Sejarah Undang-undang Pajak di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan atau yang kerap disebut dengan  reformasi  pajak (Tax Reform). Setidaknya terdapat lima tahap reformasi perpajakan di Indonesia, yaitu:

• Tax Reform yang Pertama pada tahun 1983-1985;

• Tax Reform yang Kedua pada tahun 1997;

• Tax Reform yang Ketiga pada tahun 1997;

• Tax Reform yang Keempat pada tahun 2000;

• Tax Reform yang Kelima pada tahun 2002-2009;

Tujuan reformasi perpajakan di Indonesia, antara lain untuk:

• Lebih menegakkan kemandirian Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional;

• Meningkatkan penerimaan pajak dari pajak;

• Membuat beban pajak akan makin adil dan wajar;

• Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak;

• Meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak;

• Menerapkan konsep good governance, dengan adanya asas transparansi, resposibility,keadilan dan akuntabilits dalam meningkatkan kinerja instansi pajak;

• Meningkatkan penegakan hukum, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak baik kepada petugas pajak maupun kepada wajib pajak.

Pada awal mula reformasi pajak tahun 1983, menghasilkan Undang-undang:

• Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

• Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Pajak Penhasilan

• Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Selang dua tahun kemudian, pemerintah Republik Indonesia menghasilkan Undang-undang:

• Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

• Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Materai

Kelima Undang-undang tersebut masih berlaku hingga saat ini. Dalam perjalanannya, reformasi peraturan pajak terus menerus dilakukan.